Bangkalan – Kementerian Pertanian terus memperkuat Optimalisasi Lahan (OPLAH) dan Brigade Pangan (BP) sebagai bagian dari upaya meningkatkan indeks pertanaman, produktivitas lahan, sekaligus memperkuat usaha pertanian di tingkat petani. Penguatan tersebut salah satunya dilakukan melalui kordinasi dengan pemerintah daerah, dan pendampingan intensif kepada penyuluh, dan pengelola Brigade Pangan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Kamis (10/9).
Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa OPLAH tahun 2025 di Kabupaten Bangkalan telah terealisasi seluas 407 hektare yang tersebar pada 23 kelompok tani dan saat ini telah terbentuk dua Brigade Pangan. Salah satunya, Brigade Pangan Rukun Bersama, telah mendapatkan dukungan alat dan mesin pertanian berupa satu unit traktor roda empat dan dua unit rice transplanter. Untuk tahun 2026, OPLAH difokuskan pada 52 kelompok tani dengan total luas lahan mencapai 1.020 hektare dan saat ini sedang berprogres untuk penyelesaian berupa irigasi perpompaan (Irpom) yang diperkirakan akan selesai hingga akhir Oktober 2026.
Dengan potensi lahan tersebut, pembentukan Brigade Pangan di Bangkalan diproyeksikan dapat berkembang menjadi sekitar lima Brigade Pangan. Beberapa wilayah yang telah masuk dalam rencana pengembangan antara lain Kecamatan Kamal dengan luas 165 hektare, Soca 130 hektare, yang dimungkinkan bergabung dengan Kecamatan Bangkalan, serta Tanjung Bumi seluas 217 hektare. Sementara dua kecamatan lainnya masih dalam proses koordinasi lebih lanjut. Hal ini seperti disampaikan oleh Ketua Tim Kerja Pengelolaan Administrasi dan Kinerja Penyuluh Pertanian Kabupaten Bangkalan, Bambang Nurcahyo S dalam acara tersebut.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan bahwa Brigade Pangan menjadi salah satu penggerak utama dalam pengelolaan dan optimalisasi lahan pertanian secara modern, profesional, dan berorientasi bisnis. Penguatan Brigade Pangan diarahkan agar kelembagaan petani tidak hanya mampu mengelola budidaya, tetapi juga berkembang menjadi unit usaha pertanian yang mampu menghasilkan pendapatan dan keuntungan.
Sejalan dengan itu, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Idha Widi Arsanti menekankan pentingnya penguatan kapasitas penyuluh dan pengelola Brigade Pangan. Penyuluh memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengawal petani dan Brigade Pangan, sementara kelembagaan dan manajemen usaha menjadi fondasi agar Brigade Pangan dapat berkembang secara profesional dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Bangkalan, C. Henry Kusumas Karyadinata, menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan OPLAH dan pengembangan Brigade Pangan di wilayahnya. Ia menyebutkan bahwa Indeks Pertanaman (IP) Kabupaten Bangkalan pada 2025 mencapai 2,15 dan saat ini terus diarahkan untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian tersebut.
Menurutnya, penguatan kelembagaan Brigade Pangan perlu menjadi perhatian bersama, terutama dalam meningkatkan kapasitas pengurus, tertib administrasi, pengelolaan usaha, serta optimalisasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian.
“Pendampingan tidak cukup hanya pada aspek teknis. Brigade Pangan juga perlu didorong untuk memiliki kemampuan mengembangkan usaha dan membangun kemandirian,” ujarnya.
Dalam pertemuan itu, Kepala BBPP Ketindan, Nurul Qomariyah, menyampaikan arahan terkait Tahapan Pendampingan Brigade Pangan. Pendampingan dirancang secara bertahap, mulai dari penguatan kelembagaan hingga tercapainya kemandirian usaha.
Tahap pertama dilakukan melalui penguatan organisasi, dilanjutkan dengan penguatan usaha alsintan sebagai basis pengembangan layanan dan usaha Brigade Pangan. Tahap berikutnya adalah penguatan kepercayaan petani, antara lain melalui demplot bersama, temu lapang, serta dokumentasi dan publikasi hasil. Selanjutnya, Brigade Pangan diarahkan memasuki tahap pengembangan usaha budidaya padi, yang mencakup negosiasi kemitraan, sekolah lapang manajemen usaha, serta pendampingan pencatatan usaha tani. Tahap terakhir adalah penguatan jejaring dan kemandirian, sehingga Brigade Pangan mampu berkembang sebagai kelembagaan usaha yang profesional dan berkelanjutan.
Nurul menegaskan, pendampingan Brigade Pangan tidak dapat dilakukan secara parsial. Penguatan organisasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan mengelola alsintan, membangun kepercayaan petani, mengembangkan usaha budidaya, hingga memperluas jejaring kemitraan.
“Brigade Pangan harus kita dampingi secara konsisten agar tidak hanya kuat secara kelembagaan, tetapi juga mampu mengembangkan usaha dan tumbuh menjadi Brigade Pangan yang mandiri,” kata Nurul.
Melalui penguatan sinergi antara pemerintah daerah, penyuluh, Brigade Pangan dan kelompok tani, BBPP Ketindan terus mendorong agar OPLAH tidak berhenti pada peningkatan luas tanam. Program tersebut diharapkan menjadi fondasi bagi penguatan usaha tani, peningkatan indeks pertanaman, dan percepatan terwujudnya swasembada pangan yang berkelanjutan. Nurul Qomariyah/ Humas BBPP Ketindan
