Jakarta – Pemerintah akan menggenjot produktivitas komoditas strategis perkebunan yang demand-nya tinggi tingkat dunia seperti kopi, kakao, tebu, kelapa, mete, dan pala. Hilirisasi di sektor pertanian nasional terus dipacu melalui langkah strategis penyaluran benih unggul.
“Hari ini kami kumpulkan seluruh penyedia pembibitan perkebunan seluruh Indonesia, yang targetnya total 870.000 hektar seluruh Indonesia. Ini mungkin terbesar sepanjang sejarah dan ini atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia. Sekali lagi, ini kita kawal bersama”, ujar Menteri Pertanian, Amran Sulaiman dalam keterangan persnya usai Rakor Hilirisasi Perkebunan di Kanpus Kementan. 17/6/2026.
Program multitahun yang berjalan dari tahun 2025 hingga 2027. Alokasi ini diprioritaskan bagi komoditas yang memiliki permintaan pasar ekspor yang sangat tinggi. Untuk membiayai pengadaan dan distribusi benih unggul tersebut, pemerintah telah menyiapkan anggaran total mencapai Rp 9,95 triliun. Melalui skema pembagian ini, setiap petani diperkirakan akan menerima bantuan benih untuk luasan lahan berkisar antara 2 hingga 5 hektare.
“Totalnya 3 tahun ini 870 ribu hektare. Anggarannya Rp 9,95 triliun, kurang lebih Rp 10 triliun. Kelapa, tebu, kakao, kopi, mete, pala, lada, ya semua,” jelasnya.
Distribusi bantuan ini dipastikan akan dibatasi agar tepat sasaran kepada para petani kecil, bukan pengusaha besar. Pembatasan luas lahan per individu menjadi salah satu indikator pengawasan dalam program berskala nasional ini.
“Jadi jatahnya itu biasanya 2 hektare sampai maksimal 5 hektare untuk satu orang. Tetapi kalau di atas itu, itu sudah pengusaha,” sambung Amran.
Mengingat pentingnya dampak jangka panjang dari kualitas benih terhadap produktivitas tanaman, Kementerian Pertanian tidak berjalan sendiri. Instansi ini secara resmi melibatkan Satuan Tugas Pangan, TNI, Polri, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal seluruh proses pembibitan.
“Ini kita kawal bersama, tadi ada Satgas, TNI, Polri, dan KPK. Kami minta ini dikawal, kita kawal bersama. Karena ini adalah masa depan anak cucu kita. Satu kali tanam, seperti kelapa itu bisa panen 30 sampai 60 tahun,” ujar Amran.
Ketegasan pengawasan ini didasari oleh risiko tinggi kegagalan fase awal pertanian yang dapat berdampak buruk selama puluhan tahun ke depan. Kesalahan dalam pembibitan dinilai akan membawa kerugian jangka panjang bagi produktivitas sektor perkebunan.
“Jadi ini kita kawal betul, kenapa? Kalau salah di pembibitan, akan salah 30 tahun. Salah di pembibitan, akan salah 60 tahun. Jadi kami pengalaman, pada saat pembibitan itu nggak boleh salah,” tegasnya.
Skema pencairan anggaran senilai Rp 9,95 triliun ini akan dibagi ke dalam tiga tahap tahunan. Pada tahun 2025 anggaran yang dikucurkan sebesar Rp 2,54 triliun, disusul porsi terbesar pada tahun 2026 senilai Rp 5,63 triliun, dan tahap akhir pada 2027 sebesar Rp 1,58 triliun.
Pemerintah juga merinci pembagian dana per komoditas secara spesifik untuk memastikan transparansi. Kakao mendapatkan alokasi terbesar senilai Rp 2,49 triliun, disusul kopi sebesar Rp 2,16 triliun, tebu Rp 1,52 triliun, kelapa Rp 1,16 triliun, mete Rp 500 miliar, serta lada dan pala sebesar Rp 350 miliar. SY
